STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 54 TAHUN 2020

Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bojonegoro

 

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2)    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 3

(1)    Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1)  Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan

2)  Sub Bagian Program dan Laporan.

c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:

1)  Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan

2)  Seksi Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:

1)  Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan

2)  Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Pelayanan, membawahi:

1)  Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan

2)  Seksi Pengaduan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan.

f.  UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)    Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4)    Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5)    Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6)    Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.