Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bojonegoro © 2014
Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

Selengkapnya bisa Klik dan Lihat pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1    Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Kepala Dinas mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan.
  3. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1)     perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2)     pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3)     pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4)     pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

5)     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2    SEKRETARIAT

Dipimpin olehSekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan urusan rumah tangga;
  6. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
  7. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  8. pengelolaan kearsipan dinas;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2.1    Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
    2. melaksanakan pengelolaan  urusan  tata  usaha  surat  menyurat  dan kearsipan;
    3. melaksanakan pengelolaan  tata  usaha  kepegawaian  yang  meliputi pengumpulan data pegawai, buku  induk pegawai, mutasi, pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  pembinaan  karier  dan pensiun pegawai;
    4. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
    5. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
    6. menyelenggarakan  usaha  peningkatan  mutu  pengetahuan dan disiplin pegawai;
    7. melaksanakan penghimpunan  dan  pengolahan  bahan-bahan  untuk menyusun anggaran;
    8. menyiapkan bahan penyusunan  rancangan  APBD;
    9. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD;
    10. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
    11. menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
    12. mengelola keuangan pada belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor serta makanan dan minuman;
    13. melaksanakan  evaluasi  dan  menyusun  laporan di bidang keuangan; dan
    14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2.2    Sub  Bagian  Program  dan  Laporan, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pengumpulan  dan  pengadaan  sistematisasi  data  untuk bahan penyusunan program;
    2. melaksanakan  tugas  pengumpulan  dan  penyajian  data statistik;
    3. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan  penyusunan rencana program;
    4. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
    5. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan  tindak  lanjut hasil pengawasan;
    6. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
    7. melaksanakan analisis dan evaluasi serta  pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
    8. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan  sistematisasi data dan menyusun dokumentasi  Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
    9. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
    10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

3        Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Dan Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

    1. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
    2. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
    3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
    4. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
    5. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
    6. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tugas dan fungsinya.

  

3.1      Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
    2. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    3. melaksanakan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
    4. melaksanakan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi; dan
    5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

3.2      Seksi Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    2. melaksanakan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    3. melaksanakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    4. melaksanakan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
    5. melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal; dan
    6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terkait dengan tugas dan fungsinya.

  

4    Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.

Dan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  3. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

4.1      Seksi Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
    2. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
    3. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    4. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; dan
    5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal terkait dengan tugas dan fungsinya.

 4.2      Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
    2. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; dan
    3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

5 Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Pelayanan.Dan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan, mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengolahan, pemeriksaan, pemvalidasian, pengevaluasian dan pelaporan administrasi pelayanan serta penerbitan perizinan;
  2. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengolahan, pemeriksaan, pemvalidasian, pengevaluasian dan pelaporan administrasi pelayanan serta penerbitan nonperizinan;
  3. penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  4. pemberian sosialisasi penyuluhan  kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  5. penyusunan rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  6. penyusunan rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan yang meliputi : pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

5.1    Seksi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:

    1. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    2. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    3. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    4. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan;
    5. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    6. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    7. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    8. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    9. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    10. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    11. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    12. menerbitkan dokumen layanan perizinan; dan
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 5.2    Seksi Pelayanan Nonperizinan, mempunyai tugas:

    1. merencanakan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    2. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    3. mengolah penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    4. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan nonperizinan;
    5. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    6. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    7. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    8. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    9. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    10. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan;
    11. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    12. menerbitkan dokumen layanan nonperizinan; dan
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 5.3    Seksi Pengaduan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas:

    1. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    2. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    3. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    4. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    5. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    6. menyiapkan bahan sosialisasi penyuluhan  kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    7. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
    8. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    9. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan  dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
    10. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
    11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

6    UPT Dinas

Dipimpin oleh Kepala UPT Dinas sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

UPT Dinas mempunyai  tugas melaksanakan sebagian  tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.